Recent Posts

header ads

Perhimpunan Survei publik Indonesia - Persepi Tantang Balik BPN Prabowo-Sandi Buka Data Survei Internal

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia bersedia membuka data sumber pendanaan survei sepanjang BPN Prabowo-Sandi juga membukanya, termasuk metodologi.

Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Philips J. Vermonte mengaku tak keberatan untuk menjawab tantangan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk membuka sumber pendanaan. Ia meminta agar BPN juga berani membuka sumber pendanaan yang berada di balik survei internalnya yang menyebut hasil hitung cepat menunjukkan Prabowo-Sandi meraih 62 persen dalam Pilpres 2019. "Kami akan buka (sumber) dana kami kalau mereka [BPN] berani buka danannya juga," ucap Philips dalam konferensi pers bertajuk 'Expose Data Hasil Quick Count Pemilu 2019' di Morrissey, Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

CEO Cyrus Network, Hasan Nasbi mencatat sikap ragu BPN Prabowo-Sandiaga terkait survei bukan kali pertama. Menurut Hasan, sebelumnya BPN juga menantang lembaga survei untuk membuka data dan metodologi surveinya. Dalam konferensi pers ini, terdapat 8 lembaga survei anggota Persepi yang mempublikasikan quick count. Mereka membuka sumber data dan metodologi.

Di antaranya, jumlah sampel sekitar 2.000-6.000 TPS, kehadiran enumerator yang benar-benar ada di lapangan, dan jaminan proses yang dilakuakan adalah acak agar bisa mewakili lebih dari 800 ribu TPS di Indonesia. Hasan juga ikut menantang balik BPN untuk membuka data dan metodologi di balik survei internalnya. Ia menduga di balik data ini justru tak diolah dengan baik untuk memperoleh kesimpulan yang sahih. "Tapi adil dong. Dia juga buka data TPS-nya. Memenuhi kaidah random. Acak gak atau malah acak-acakan," ucap Hasan.

Sebelumnya, Anggota BPN Prabowo-Sandiaga Pipin Sofyan meminta agar para lembaga survei membuka sumber pendanannya kepada publik. Ia meragukan hal ini, karena dinilai menyebabkan proses pembuatan quick count lembaga survei menjadi kerap dipengaruhi oleh kepentingan penyokong dana. "Pendanaannya harus mandiri bukan disetir oleh siapa. Ada potensi kecurangan misalnya biaya enumerator bisa Rp 500 ribu-1 juta. Saya ragu itu didanai oleh internal mereka," ucap Pipin dalam diskusi di D’Consulate pada Sabtu (20/4/2019).

"Tolong sampaikan, kita buka dananya, kalau dia (Prabowo-Sandi) juga buka dananya," ujar Ketua Persepi Philips J Vermonte dalam konfrensi pers di Hotel Morissey, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

Philips menegaskan bahwa data-data yang digunakan untuk quick countyang dilakukan lembaga-lembaga survei merupakan data hasil penghitungan C1 di TPS. Jika kubu Prabowo-Sandi tidak percaya atau meragukan data tersebut, kata dia, dipersilahkan melakukan cek silang dengan data real di TPS bersangkutan.

"Ada formulir C1 planonya, bisa di-crosscheck dengan daerah di tempat pemungutan suara terkait," tandas Direktur Center for Strategic and Stuies (CSIS) ini.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Persepi Yunarto Wijaya mengatakan pihaknya tidak keberatan untuk membukan sumber dana dalam melakukan survei atau quick count. Namun, Yunarto meminta BPN Prabowo-Sandi harus fair membuka sumber dana dan metodologi survei yang menyebut Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang 62 persen.

"Makanya kami mengajak dari awal teman-teman yang meragukan metodologi kami, independensi kami saling membuka data. Saling membuka hal hal yang perlu dibuka, termasuk soal dana," kata Yunarto.

Menurut dia, BPN Prabowo-Sandi tidak bisa klaim sepihak bahwa lembaga survei yang melakukan quick count curang atau tidak benar hanya karena hasilnya Prabowo-Sandi kalah. Klaim tersebut merupakan bentuk penggiringan opini juga .

"Ya kalau saya selama data tidak mau dibuka, jangan-jangan kita boleh curiga tidak ada datanya. Itu saja. Karena kalau memang datanya dimiliki tidak sulit kita tinggal menyiapkan," pungkas Yunarto.

Sebelumnya, ‎Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade meragukan validitas quick count yang ditayangkan sejumlah stasiun televisi. Mereka mempersilakan lembaga-lembaga survei buka-bukaan soal donatur alias penyandang dana yang ada di balik lembaga-lembaga survei tersebut.

Dirinya meminta dalang di balik pemilik lembaga survei seperti Denny JA, Yunarto Wijaya, Hanta Yudha, Saiful Mujani, dan Burhanudin Muhtadi berani membuka sumber dana penelitian surveinya. Bagi dia, itu lebih penting ketimbang membeberkan metodologi survei ke masyarakat.

“Tanya survei ini duitnya dari mana selama berbulan-bulan ini. Kan miliaran. Apakah mungkin mereka keluarin duit sendiri miliaran? Tolong itu dijelaskan ke publik,” tegas Andre.